“13 Tahun Reformasi”

Perubahan selalu diidentikan dengan nama Revolusi, atau setidaknya Reformasi. Label pergerakan yang disematkan tak bisa lepas dari kalangan mahasiswa di mana mereka menjadi “agent of change” yang membawa misi mengubah suatu kondisi ke kondisi lainnya. Mahasiswa begitu besar peranannya dalam memposisikan diri mengambil perubahan di tengah-tengah masyarakat.
Tak salah bila peristiwa Tritura yang dulu digadang-gadang kaum intelektual muda untuk mengganti rezim Soekarno yang telah usang adalah berkat kerelaan mahasiswa sebagai kaum terdepan dalam mengubah kondisi. Begitu dinamisnya perjuangan mahasiswa sehingga beberapa kali gejolak itu coba diredam oleh Pemerintahan Rezim Soeharto. Kasus Tanjung Priok yang mengumbar isu agama juga tak lain mahasiswa islam pun berperan di sana. ITB sebagai Institusi teknologi pernah menjadi saksi kelam dari upaya Pemerintahan Orde Baru yang mencoba menangkap dan mengalahkan mahasiswa dengan memasuki Wilayah Kampus ITB yang berakhir dengan pencopotan Rektor ITB oleh pemerintah akibat dukungannya kepada mahasiswa.
Tak sampai di situ Era 1980an mahasiswa kembali ditekan dan dibuat pembatasan gerak dengan membekukan Senat dan Dewan Mahasiswa di kampus-kampus. Mahasiswa tak tinggal diam, karena itu komunitas Mahasiswa Islam yang memang mengakar segera mengambil peranan. Di mana Lembaga Dakwah Kampus, membentuk Forum Silaturahim Lembaga Dakwah Kampus. BKIM IPB, DKM UNPAD, BDM Al-Hikmah UM dan sejumlah LDK lainnya terlibat dalam pembentukan forum ini. Selama perjuangan itu, maka mahasiswa islam dan LDK menjadi satu-satunya jalur yang mampu bergerak dipermukaan secara aktif dan meluas begitu cepatnya.
Era pertengahan 1990an, kemarahan mahasiswa muslim menambah tatkala peristiwa Bosnia-Herzegovina di mana ribuan kaum muslim dibantai oleh kekuatan Slobodan Milosevic. Ini menambah perasaan intelektual muda muslim bahwa kita ibarat satu tubuh yang tak bisa terpisahkan. Apalagi tahun 1998, menjadi puncak kemarahan rakyat, yang disalurkan melalui mahasiswa tatkala sudah gusar melihat kondisi masyarakat yang semakin tertekan akibat naiknya bahan kebutuhan pokok serta tak mau lengsernya Soeharto.
Sayangnya, intelektual muda di masa ini, hanya mampu memberikan pergantian rezim tapi tak sekaligus mengubah sistem yang ada. Sebagian besar mahasiswa kala itu masih terbius dengan “cerita-cerita” demokrasi yang indah. Di mana kebebasan berpendapat, kemakmuran dan kesejahteraan seperti “dunia barat”, pendidikan yang layak, dan sejumlah cerita bohong demokrasi menjadi impian kaum muda intelektual.
. Selama era Reformasi telah empat presiden silih berganti. Mulai dari BJ Habibie (selama 17 bulan), Abdurrahman Wahid alias Gus Dur (selama 1 tahun 8 bulan 23 hari), Megawati Soekarno Putri (selama 3 tahun 3 bulan) dan Susilo Bambang Yudhoyono (selama 5 tahun, plus periode kedua yang sedang berjalan).
Setelah 13 tahun Reformasi berlangsung apakah perubahan yang berarti telah terwujud. Jawaban yang rilnya bisa kita rasakan dan lihat sendiri bagaimana kondisi sekarang. Sebagai contoh hasil survei Lembaga Survei Indo Barometer yang dirilis, Minggu 15 Mei 2011 menyatakan masyarakat tak puas dengan hasil Reformasi yang ada saat ini.
Responden yang menyatakan puas terhadap capaian Reformasi 29,7 persen. Yang merasa tidak puas 55,5 persen, dan merasa lebih baik 31 persen. Sementara yang merasa hasilnya sama saja dibanding dengan orde sebelumnya adalah 27,2 persen dan merasa sama buruknya dengan orde sebelumnya adalah 28 persen.
Hasil survei tentang indeks kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan SBY-Boediono di bawah 50 persen, yakni 48,9 persen untuk SBY dan 36,1 persen untuk Boediono. Ketidakpuasan itu terutama pada bidang ekonomi (41,2 persen) dan hukum (46,7 persen). Ketidakpuasan pada masalah ekonomi disebabkan masih banyaknya pengangguran dan kurangnya lapangan kerja.
Hasil survei juga mengungkapkan bahwa 28,2 persen responden menyatakan kondisi saat ini di bawah kepemimpinan SBY-Boediono lebih buruk jika dibandingkan dengan sebelum reformasi atau di era orde baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Sedangkan 27,2 persen mengatakan kondisi sekarang sama saja dengan era Orde Baru. Hanya 22,8 persen yang menyebutkan capaian di era Reformasi lebih baik daripada era Orde Baru.
Survei tersebut dilakukan Indo Barometer terhadap 1.200 responden berusia 17 tahun ke atas di 33 provinsi pada 25 April-4 Mei 2011. Responden dipilih secara “random sampling” dengan “margin of error” sekitar 3,0 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Terlepas dari benar tidaknya hasil survei atau metoda dan siapa responden Indo Barometer seperti yang hangat diperdebatkan banyak kalangan, yang pasti kondisi riil bangsa ini dapat kita lihat dan kita rasakan sendiri. Objektifnya, ternyata praktik korupsi makin menggila, makin berani dan makin terang-terangan. Penegakkan hukum masih separoh hati. Program-program kerakyatan hanya basa-basi untuk menutupi fakta yang sebenarnya, bahwa ‘kue’ kesejahteraan hanya dinikmati segelintir orang saja.
Para pejabat dan para politisi dari berbagai latar belakang partai politik dalam realitasnya ternyata sibuk memikirkan kepentingan kekuasaannya. Emoh mereka memikirkan bangsa dan nasib rakyat yang tinggal di kolong-kolong jembatan, di rumah-rumah kayu reot di kawasan pantai dan sebagainya. Untuk melanggengkan kekuasaan mereka pun rela menggadaikan bumi, air beserta kandungannya di negeri tercinta ini. Kondisi-kondisi seperti itu tidak bisa ditutup-tutupi dengan tebar pesona melalui berbagai teori pencitraan.
Menurut Ahmad ‘Ayid Athiyyah, manusia tidak akan berpikir melakukan perubahan kecuali jika dia merasakan, bahwa realitas dimana dia hidup adalah realitas rusak, buruk dan paling tidak, tidak sesuai dengan yang ia kehendaki.
Fakta diatas telah membuktikan bahwa kondisi sekarang telah gagal dengan sistem demokrasi kapitalis. Saatnya melakukan perubahan yang lebih berarti dan mendasar. Berkaca sejarah telah banyak terjadi perubahan secara pergantian rezim tapi tidak menghasilkan perubahan hakiki malah semakin terjadi kemerosutan umat. Saatnya perubahan kepada sistem yaitu syariah Islam pastinya. Sistem Islam hanya akan berjalan dengan utuh dalam bingkai sistem Khilafah. Sistem khilafah bukan teokrasi, bukan kerajaan, bukan persemakmuran apalagi jelas bukan demokrasi. Sistem khilafah adalah sistem yang khas dimana kedaulatan dibawah hukum syara’ sehingga semua hukum berasaskan hukum syara’.
Survey Roy Morgan Research pada juni 2008 menunjukkan 52 persen rakyat indonesia menuntut penerapan syariah Islam. Bahkan hasil meyakinkan SEM Institute tahun 2008 menyebutkkan dukungan umat terhadap penerapan syariah Islam mencapai 83%. Itu sejalan dengan hasil Survei WordPublicOpinion.org bekerja sama dengan Universitas Maryland Amerika di empat negara mayoritas muslim (Indonesia, Pakistan, mesir dan Maroko) pada desember 2006 hingga februari 2007. Khusus Indonesia menujukkan 53 persen responden menyetujuai pnerapan syariah Islam.
Hasil survei Gerakan Mahasiswa Nasionalis di kampus-kampus utama di Indonesia tahun 2006 membuktikan, bahwa 80 persen mahasiswa menginginkan syariah Islam diterapkan. Sebelumnya, hasil survei PPIM UIN Syarif Hidayatullah tahun 2002 menyebutkan 67 persen responden berpendapat yang terbaik buat Indonesia adalah berdasarkan syariah Islam. Survei sebelumnya (2001) pendapat ini dikemukakan 57,8 persen responden (Tempo, 23 – 29 Desember 2002).
Aspirasi rakyat sudah terang benderang untuk penerapan syariah Islam dalam bingkai daulah Khilafah Islamiyah.
Khilafah dan Trend Global
Trend global menunjukkan adanya penyatuan global berbagai program yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Contoh yang bisa lihat adalah adanya Unieropa, OECD, upaya penyatuan asia tenggaran serta afrika. Hal ini menunjukkan bahwa masalah suatu negara tidak akan selesai tanpa keterlibatan dunia. Bahkan masalah dunia akan melebar ke dunia yang lain seperti kasus krisis Amerika, revolusi mesir, imigran gelap Australia serta yang semisal. Kerjasama ini meliputi penyatuan mata uang, identitas, program ekonomi serta bidang lain. Artinya batas negara menjadi meluas walau imaginer sifatnya yang berefek secara logis pada kecepatan peredaran uang, barang serta faktor ekonomi lain.
Sisi negatifnya juga akan muncul yaitu ketimpangan dan eksploitasi. Kasus yang menjadi contoh adalah CAFTA yang memukul industri Indonesia (Dawis, 2010), hingga 50% (Hidayat, 2011). Indonesia menjadi negara pedagang dan industri melemah. Industri lemah akan menambah defisit perdagangan serta mengurangi kemandirian. Negara yang telah menang akan mempunyai modal besar untuk semakin meluaskan investasi, “eksploitasi” ke dalam negeri. Hal ini persis dengan arah investasi China yang semakin menguasai sektor infrastruktur yang menjadi pilihan dari pemerintahan SBY. Kalau sudah begini kita menjadi tamu dan pekerja di rumah sendiri bukan pengelola dan pemilik. Hal ini mirip dengan efek Uni-Eropa, Fre Trade Area (FTA) pada Amerika dan yang sejenis.
Khilafah Islamiyyah akan menghilangkan dampak negatif persatuan global. Poinnya adalah pada struktur negara yang benar benar global. Khilafah menyatukan dunia menjadi satu kepemimpinan sehingga satu wilayah akan bersifat subsidi silang terhadap wilayah yang lain. Satu wilayah akan sulit mempunyai semua kapabilitas baik dalam perdangan, industri secara bersamaan. Serta wajar kalau satu wilayah negara yang telah memiliki keuntungan transaksi akan cenderung menguasai sektor strategis negara lain dengan kuatnya permodalan baik uang maupun intelektual. Hal ini merupakan penjelasan bahwa khilafah Islamiyyah menyelesaikan konflik kapabilitas dan ketimpangan. Jadi khilafah adalah negara yang sesuai tren global, namun adil.
Khilafah dan Pancasila
Benar bahwa Khilafah Islamiyyah merupakan sebuah sistem tata pemerintahan yang berbasis Islam. Namun logika bahwa hal ini bertentangan dengan Pancasila adalah pikiran picik serta tidak faham sejarah Indonesia. Pancasila berisi nilai-nilai umum yang eksis pada berbagai dunia bukan hanya Indonesia. Penafsiran masing masing pemimpin adalah saling berbeda tergantung ide mendasar yang diyakini apakah sosialisme, kapitalisme atau Islam. Soekarno cenderung menafsirkan pada sosialisme dengan berbagai ciri yaitu adanya Nasakom, kerjasama dengan Rusia dll. Soeharto cenderung kapitalisme dengan trickle down effect. Reformasi cenderung mengarahkan neoliberal dengan ciri privatisasi besar besaran. Sehingga amat diskriminatif kalau Konsep Khilafah Islam dilarang menyampaikan pemikiran untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat yang belum dapat dicapai teori konvensional.
Khilafah Kuno dan primitif?
Klaim kuno dan primitifnya khilafah adalah kekeliruan. Dari sisi umur sistem maka demokrasi, kerajaan adalah lebih tua yaitu zaman Yunani. Sehingga klaim ini hanyalah tanda dangkalnya pemahaman tentang sejarah.
Primitif dan kuno juga dikaitkan dengan konflik dalam khilafah terutama masa setelah 4 (empat) sahabat nabi Saw. Namun dari sisi check and balance, dalam hadisnya Rasulullah saw. menyebut aktivitas mengoreksi penguasa lalim sebagai afdhal al-jihad (jihad paling utama) dan siapa pun yang meninggal karena mengoreksi pemimpin zalim sebagai sayyid asy-syuhada’. Berkaitan sejarah sistem demokrasi Amerika Serikat, empat presidennya (Abraham Lincoln, James Abram Garfield, William McKinley, dan John F Kennedy) semuanya tewas terbunuh. Sejarah demokrasi AS juga mengalami perang saudara antara pihak Utara (Union) dengan Selatan (konfederasi). Lebih dari 500 ribu orang terbunuh dalam perang ini. Meskipun demikian, pengusung demokrasi tidak pernah menyalahkan sistem demokrasi karena adanya pembunuhan terhadap presidennya atau perang saudara tersebut. Ratusan kepala daerah menjadi tersangka korupsi sementara semuanya dipilih dengan mekanisme demokrasi (Margianto, 2011; . Sehingga dapat disimpulkan bahwa klaim pemerintahan konvensional sekuler, pemisahan kekuasaan akan bersih adalah tidak terbukti.
Khilafah dan Kebhinekaan
Khilafah awal di Madinah pernah mengayomi Yahudi dan Nasrani dan ini sudah menjadi hal yang dipahami oleh banyak orang. Pengusiran Yahudi pernah dilakukan karena pelanggaran perjanjian Yahudi Bani Qoinuqo bukan karena masalah agamanya. Pemberantasan Nabi palsu Musailamah Al kazab juga bukan karena mereka orang kafir namun karena menodai Islam. Sejarah juga mencatat perlindungan serupa, Will Durrant dalam The Story of Civilization menyampaikan bahwa para khalifah telah memberikan keamanan kepada manusia hingga batas luar biasa besarnya, mempersiapkan kesempatan bagi siapapun yang memerlukannya serta melakukan pemerataan kesejahteraan selama berabad-abad dalam luas wilayah yang belum pernah tercatat lagi setalah masa itu.
Jelas bahwa Khilafah Islamiyyah mempunyai potensi untuk solusi lebih baik bagi Indonesia. Beraneka macam ragam agama, suku bahkan trend kemodern tidak membuat khilafah kehilangan relevansinya. Stigma negatif yang dialamatkan berbagai pihak perlu di luruskan karena tidak sesuai fakta, konsep serta sejarah dunia. [] dari berbagai sumber

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s